Bagian Organisasi
Gedung Graha Krida Praja, Lt. 1, Jl. Aloon-Aloon Utara No. 9 Ponorogo
Situs Terkait
-
Pemerintah Kab. Ponorogo Ponorogo.go.id -
Tentang Ponorogo Berita Ponorogo -
Diskominfo Kab. Ponorogo Kominfo
1 IKM PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2022Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat Kabupaten Ponorogo dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.
|
2 PERBUP NO. 408 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERBUP PONOROGO NO. 114 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN UPTD PUSKESMAS PADA DINKESPeraturan Bupati Ponorogo Nomor 408 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 114 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo
|
3 PERBUP NO. 66 TAHUN 2023 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGOPeraturan Bupati Ponorogo Nomor 66 Tahun 2023 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo
|
4 INDEKS RB PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019Indeks Reformasi Birokrasi mengambarkan sejauh mana instansi pemerintah (Pemerintah Kabupaten Ponorogo) melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
|
5 PERBUP NO. 13 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATPOL PPPeraturan Bupati Ponorogo Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo
|
6 IKM PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat Kabupaten Ponorogo dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.
|
7 INDEKS RB PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2022Indeks Reformasi Birokrasi mengambarkan sejauh mana instansi pemerintah (Pemerintah Kabupaten Ponorogo) melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
|
8 NILAI KEPATUHAN YANLIK PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tehnik survei melalui pengumpulan data berupa wawancara kepada penyelenggara layanan, wawancara masyarakat, observasi ketampakan fisik (tangible) dan pembuktian dokumen pendukung standar pelayanan yang dilakukan oleh Ombudsman RI terhadap Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
|
9 INDEKS RB PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021Indeks Reformasi Birokrasi mengambarkan sejauh mana instansi pemerintah (Pemerintah Kabupaten Ponorogo) melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
|
10 PERSENTASE IKM PD YANG MENDAPATKAN NILAI BAIK TAHUN 2023Nilai ini didapatkan dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diolah menjadi nilai Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM), nilai IKM Perangkat Daerah (PD) yang menjadi penyelenggaran pelayanan publik
|
11 IKM KECAMATAN SE-KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat Kabupaten Ponorogo dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik (Kecamatan) dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.
|
12 INDEKS RB PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020Indeks Reformasi Birokrasi mengambarkan sejauh mana instansi pemerintah (Pemerintah Kabupaten Ponorogo) melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
|
13 NILAI KEPATUHAN YANLIK PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2018Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tehnik survei melalui pengumpulan data berupa wawancara kepada penyelenggara layanan, wawancara masyarakat, observasi ketampakan fisik (tangible) dan pembuktian dokumen pendukung standar pelayanan yang dilakukan oleh Ombudsman RI terhadap Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
|
14 IKM KECAMATAN SE-KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2022Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat Kabupaten Ponorogo dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik (Kecamatan) dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.
|
15 NILAI KEPATUHAN YANLIK PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tehnik survei melalui pengumpulan data berupa wawancara kepada penyelenggara layanan, wawancara masyarakat, observasi ketampakan fisik (tangible) dan pembuktian dokumen pendukung standar pelayanan yang dilakukan oleh Ombudsman RI terhadap Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
|
16 IKM KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat Kabupaten Ponorogo dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya, pengukuran IKM dilakukan secara realtime dan diukur setiap tiga bulan sekali
|
17 PERSENTASE IKM UPP DENGAN KATEGORI BAIK TAHUN 2022Nilai ini didapatkan dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diolah menjadi nilai Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM), nilai IKM yang didapatkan oleh 103 Unit Pelayanan Publik (UPP) kemudian dihitung rata-rata dengan kategori "BAIK"
|
18 NILAI SAKIP KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2017Nilai ini merupakan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang dilakukan oleh pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada setiap tahunnya
|
19 NILAI KEPATUHAN YANLIK PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2022Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tehnik survei melalui pengumpulan data berupa wawancara kepada penyelenggara layanan, wawancara masyarakat, observasi ketampakan fisik (tangible) dan pembuktian dokumen pendukung standar pelayanan yang dilakukan oleh Ombudsman RI terhadap Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
|
20 NILAI SAKIP KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2018Nilai ini merupakan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang dilakukan oleh pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada setiap tahunnya
|
21 NILAI SAKIP KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020Nilai ini merupakan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang dilakukan oleh pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada setiap tahunnya
|
22 NILAI SAKIP KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016Nilai ini merupakan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang dilakukan oleh pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada setiap tahunnya
|
23 NILAI SAKIP KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2013Nilai ini merupakan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang dilakukan oleh pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada setiap tahunnya
|
24 NILAI SAKIP KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019Nilai ini merupakan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang dilakukan oleh pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada setiap tahunnya
|
25 NILAI SAKIP KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2015Nilai ini merupakan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang dilakukan oleh pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada setiap tahunnya
|
26 PERBUP NO. 12 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BAKESBANGPOLPeraturan Bupati Ponorogo Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo
|
27 PERSENTASE IKM UPP DENGAN KATEGORI BAIK TAHUN 2021Nilai ini didapatkan dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diolah menjadi nilai Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM), nilai IKM yang didapatkan oleh 100 Unit Pelayanan Publik (UPP) kemudian dihitung rata-rata dengan kategori "BAIK"
|
28 PERBUP NO. 16 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RSUD BANTARANGINPeraturan Bupati Ponorogo Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bantarangin Kabupaten Ponorogo
|
29 IKM KECAMATAN SE-KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat Kabupaten Ponorogo dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik (Kecamatan) dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.
|
30 NILAI SAKIP KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2012Nilai ini merupakan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang dilakukan oleh pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada setiap tahunnya
|
31 NILAI KEPATUHAN YANLIK KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tehnik survei melalui pengumpulan data berupa wawancara kepada penyelenggara layanan, wawancara masyarakat, observasi ketampakan fisik (tangible) dan pembuktian dokumen pendukung standar pelayanan yang dilakukan oleh Ombudsman RI terhadap Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
|
32 NILAI SAKIP KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2022Nilai ini merupakan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang dilakukan oleh pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada setiap tahunnya
|
33 NILAI SAKIP KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023Nilai ini merupakan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang dilakukan oleh pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada setiap tahunnya
|
34 IKM PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat Kabupaten Ponorogo dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.
|
35 NILAI SAKIP KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021Nilai ini merupakan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang dilakukan oleh pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada setiap tahunnya
|
36 PERBUP NO. 11 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERBUP NO. 16 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RSUD BANTARANGINPeraturan Bupati Ponorogo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Bantarangin Kabupaten Ponorogo
|
37 NILAI SAKIP KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2014Nilai ini merupakan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang dilakukan oleh pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada setiap tahunnya
|
38 PERBUP NO. 11 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RSUD DR. HARJONO S.Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo
|
39 INDEKS RB KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023Indeks Reformasi Birokrasi mengambarkan sejauh mana instansi pemerintah (Pemerintah Kabupaten Ponorogo) melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
|
40 PERDA NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NO. 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAHPeraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
|
41 PERSENTASE IKM UPP DENGAN KATEGORI BAIK TAHUN 2020Nilai ini didapatkan dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diolah menjadi nilai Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM), nilai IKM yang didapatkan oleh 95 Unit Pelayanan Publik (UPP) kemudian dihitung rata-rata dengan kategori "BAIK"
|